Penetapan ZEE Indonesia yang Belum Jelas Menimbulkan Banyak Konflik
Topik: Kewilayahan Negara dan Wawasan nusantara
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Indonesia juga memiliki ZEE yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, cakupan yang meluas sampai 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial Indonesia diukur. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut 10 negara tetangga, yaitu, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mempunyai posisi yang strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi tersebut selain menguntungkan juga membahayakan bagi Indonesia sendiri, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.
Penetapan batas wilayah perairan Indonesia dengan 10 negara tetangga di atas belum diselesaikan secara tuntas, yang baru dilaksanakan adalah penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut territorial serta ZEE, bahkan ada yang belum melaksanakan perjanjian dan penetapan dengan Indonesia mengenai batas-batas wilayah lautnya. Terkecuali, Indonesia dengan Australia yang penetapan batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap. Kondisi seperti ini yang menyebabkan timbulnya konflik perebutan wilayah laut antara Indonesia dengan Negara-negara yang berbatasan seperti contoh kasus yang sebelumnya pernah terjadi, yaitu, kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik-konflik tersebut yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.
“Sekarang dengan Filipina tinggal masalah ZEE, karena memang di wilayah maritim ada klaim yang tumpang tindih. Bukan ada persengketaan, tetapi belum terlaksana saja masalah perbatasan ini, mudah-mudahan ada kemajuan,” kata Marty Natalgawa. Persoalan batas ZEE sangat memengaruhi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Pemerintah mencatat ada 202 nelayan Filipina yang tertangkap sedang melaut di perairan Indonesia. Kasus macam ini sering ditemui dan belum ditemukan jalan keluarnya[i]. Bisa kita lihat dari persoalan di atas bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini tidak terlalu tegas. Kelalaian dari pemerintah seperti ini memberikan kerugian terhadap Negara Indonesia yang cukup besar, kenapa? Sumber daya alam sebagai kekayaan Indonesia yang berada di wilayah Indonesia yang menjadi hak milik Indonesia diambil dan dicuri begitu saja oleh Negara tetangga. Masalah yang serius seperti ini sampai sekarang belum ditemukan titik terang untuk menyelesaikannya. Ini dikarenakan pemerintah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, seperti apa yang kita tahu Indonesia akhir-akhir ini sibuk dengan masalah politik, keuangan, dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Kita sebagai warga Indonesia tentunya merasa terganggu dengan adanya berita-berita yang mengatakan wilayah perairan Indonesia dimasuki oleh armada kapal nelayan dari Negara asing untuk mengambil hasil laut Indonesia dan juga dimasuki oleh kapal-kapal perang yang datang untuk menguasai wilayah yang semestinya menjadi hak Indonesia. Selain merasa terganggu kita juga pasti marah terhadap Negara asing yang tidak lain adalah Negara tetangga kita sendiri yang berusaha menguasai wilayah perairan dan pulau-pulau kecil dan juga terpencil yang tidak sedikit memiliki sumber daya alamnya. Tetapi, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan Negara kita yang tercinta ini? kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil namun bermanfaat buat Indonesia kedepannya, mungkin hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah menjaga segala jenis sumber daya alam yang berada disekitar kita agar tetap terjaga kelestariannya, contohnya seperti hewan-hewan laut dan terumbu karang. Kita tidak boleh sepenuhnya berharap kepada pemerintah, karena pemerintah juga tidak terlalu tegas dalam menyikapi masalah ini.
Selain konflik di atas, masih banyak konflik lain yang berhubungan dengan batas wilayah Indonesia dan Negara-negara tetangga. Seperti kasus Ambalat yang sudah tidak asing lagi di telinga warga Indonesia, masalah ini sampai sekarang belum terpecahkan dan dibiarkan begitu saja sampai berlarut-larut, tidak ada gerak sedikitpun dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini, baik dari pemerintah Malaysia maupun Indonesia sendiri. Kasus-kasus lainnya adalah perompakan, pembajakan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal serta pelanggaran lain di wilayah perairan Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi permasalahan di atas dapat menggoroti kedaulatan dan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia.
Dikarenakan begitu tingginya kasus-kasus pelanggaran dan kegiatan illegal di wilayah laut Indonesia ini, mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian dan pelecehan kehormatan Negara oleh pelaku asing kegiatan illegal yang menanggap laut Indonesia adalah daerah yang tidak bertuan. Sungguh menyakitkan Indonesia memperoleh predikat itu. Kita sebagai warga Indonesia tidak boleh diam saja, kita harus melakukan sesuatu yang bisa mempertahankan nama baik Indonesia di dunia. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan all-out menyatakan perang terhadap segala bentuk pelanggaran dan kegiatan illegal di tanah air tercinta melalui penguatan dan pengembangkan kemampuan pertahanan keamanan (hankam) di wilayah laut Indonesia.
Dengan demikian, jika wilayah kedaulatan dan yurisdiksi kita selalu diganggu atau digerogoti oleh Negara-negara tetangga, maka eksistensi dan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia mengalami ancaman serius. Pengamanan dan penegakan kedaulatan wilayah Negara yang paling jitu adalah melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan hankam (pertahanan keamanan). Untuk itu ada tiga agenda besar yang harus pemerintah Indonesia laksanakan sesegera mungkin. Pertama adalah penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan Negara-negara tetangga. Kedua adalah penguatan dan pengembangana kemampuan hankam nasional dilaut, khususnya di wilayah laut perbatasan. Dan yang ketiga adalah memakmurkan seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan berbagai kegiatan pembangunan secara efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya alam.
Nama : Balgis Inayah
NIM : 1112003020
Prodi : Teknik Industri
0 comments:
Post a Comment